Gemabisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan target penurunan emisi karbon dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbarunya menjadi 31,89% di tahun 2030 dengan target penurunan emisi karbon sebesar 43,20% dengan dukungan internasional.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers tertulisnya Selasa (25/10). Dengan demikian, target pengurangan emisi karbon terbaru tersebut lebih tinggi dari target pengurangan emisi karbon sebelumnya sebesar 29% atau 41% dengan bantuan internasional yang dicantumkan dalam dokumen NDC yang disampaikan dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 2015 di Paris, Prancis yang juga dikenal dengan COP21.
Menurut Airlangga, krisis energi yang kini terjadi harus ditangani tanpa mengorbankan proses transisi energi. “Transisi energi harus adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dan target tersebut tidak boleh tergelincir,” ungkap Menko Airlangga.
Terkait dengan krisis energi, Indonesia melalui Presidensi G20 juga telah mengajak seluruh negara anggota G20 untuk menghasilkan solusi global atas permasalahan tersebut dengan menjadikan transisi energi sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia.
Untuk mendukung komitmen tersebut, Indonesia mendeklarasikan target penurunan emisi dalam dokumen NDC terbaru, dengan menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%.
Sejalan dengan rencana transisi energi bersih, lanjut Airlangga, sektor industri perlu inovatif dalam akuisisi teknologi dan investasi. Dengan investasi dan teknologi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghindari kelaparan, anomali cuaca, serta tenggelamnya pulau di Indonesia maupun di Pasifik.
Pemerintah menyadari bahwa energi mendorong perekonomian dan oleh karena itu, transisi energi harus fokus pada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat bagi setiap rumah tangga.
Mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema, termasuk di bidang carbon pricing dan carbon trading. Selain itu, investasi hijau juga terbukti lebih menarik baik di pasar modal maupun branding publik. Dengan meminimalkan penggunaan plastik dan digantikan dengan bahan organik, perlahan akan mengubah pola pikir dan masyarakat akan mempertahankan kehidupan yang bersih, hijau, dan lebih berkelanjutan.
Bidang lain yang sedang gencar digalakkan Pemerintah adalah penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). “Kita ingin memimpin dengan memberi contoh. Untuk itu, Indonesia terus mempromosikan ekosistem EV karena kebijakan ini diharapkan akan menjadi kunci revolusi masa depan,” ujar Menko Airlangga.
Selain itu, KTT G20 di Bali akan menjadi saksi komitmen kuat Indonesia untuk mengatasi masalah iklim dengan membatasi akses kendaraan konvensional dan menyediakan lebih banyak akses kendaraan listrik.
“Hanya ada satu kunci untuk memastikan keberhasilan transisi energi, yaitu kerja sama dan kemitraan. Publik, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara harus memiliki andil dalam proyek ini,” tutup Menko Airlangga. (YS)
