Gemabisnis.com, JAKARTA – Sejauh ini Perum BULOG sudah berhasil memperoleh kontrak impor beras sebanyak 2,5 juta ton dari penugasan impor yang diberikan pemerintah sebesar 3,5 juta ton sepanjang tahun 2023, demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) Perum BULOG Budi Waseso kepada wartawan usai memberikan penghargaan/apresiasi kepada Polda Banten di kantor pusat Perum BULOG, Jakarta, Rabu (18/10).
Dirut Bulog yang akrab dipanggil Buwas itu mengatakan pada awalnya pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor 2 juta ton beras tahun 2023 namun kemudian penugasan itu ditambah 1,5 juta ton lagi sehingga total kuota impor beras yang diberikan pemerintah kepada Perum BULOG menjadi 3,5 juta ton.
“Untuk kuota impot beras yang pertama sebanyak 2 juta ton sudah terkontrak semuanya dan kita tinggal menunggu realisasi sisa pengiriman sebanyak 170.000 ton yang akan dilakukan pada pertengahan Nopember mendatang. Sedangkan untuk tambahan kuota impor 1,5 juta ton sejauh ini yang sudah terkontrak baru 500.000 ton yang akan tiba di tanah air sekitar pertengahan Desember. Sisa kuota impor 1 juta ton lagi akan terus kita upayakan agar bisa direalisasikan walaupun kemungkinannya akan sulit dilakukan tahun ini mengingat keterbatasan beras di pasar global, keterbatasan muatan kapal dan lain-lain,” kata Buwas.
Menurut Buwas, kontrak impor beras sebanyak 2,5 juta ton itu dilakukan dari berbagai negara pemasok beras di dunia seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Pakistan, China dan lain-lain. Beras impor sebanyak itu memang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pasokan di dalam negeri yang kini sedang mengalami penurunan produksi terutama akibat kondisi cuaca kering yang kurang bersahabat bagi kegiatan produksi padi.
“Kami di BULOG terus berupaya untuk mencari sumber-sumber pasokan beras dari negara lainnya sesuai dengan mutu dan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Impor beras menjadi pilihan karena produksi di dalam negeri sedang kurang baik. Kalau BULOG memaksakan diri membeli dari dalam dalam negeri maka harga beras di dalam negeri akan terus naik, dan impor ini juga dilakukan antara lain dalam rangka meredam kenaikan harga beras di dalam negeri,” tutur Buwas.
Buwas mengatakan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dan menjamin ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau masyarakat, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan pemerintah China untuk membeli beras sebanyak 1 juta ton dari China. MoU tersebut ditandatangani Menteri BUMN Erick Tohir bersama pejabat terkait China di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Beijing dalam rangka menghadiri pertemuan One Belt One Road (OBOR).
Melalui MoU tersebut, ungkap Buwas, pemerintah China sepakat untuk memasok 1 juta ton beras premium kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat CBP dan akan dikapalkan kapan saja pemerintah Indonesia membutuhkannya. MoU impor beras China tersebut menjadi alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat ketersediaan beras di dalam negeri dengan harga yang terjangkau masyarakat.
Selanjutnya Buwas menjelaskan pasokan beras dari dalam negeri kini sangat terbatas termasuk di daerah-daerah sentra produksi padi seperti Sulawesi Selatan. Bahkan, wilayah Sulawesi Selatan yang biasanya memasok beras ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, kini sudah membutuhkan pasokan beras impor.
“Hampir semua daerah sentra produksi beras kini sudah membutuhkan pasokan beras impor. Hingga saat ini Sulawesi Selatan sudah mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 70.000 ton, tinggal Nusa Tenggara Barat yang sejauh ini masih belum kemasukan beras impor karena stok beras di wilayah tersebut masih memadai kebutuhan,” tutur Buwas. (YS)
