Gemabisnis.com, JAKARTA–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung untuk mewujudkan akuakultur Indonesia yang berbasis ekonomi biru,
Dalam Talk Show yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran dengan tema “Laut Kita Hidup Kita”, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu bersama Rektor Universitas Padjajaran, Prof Rina Indiastuti sebagai narasumber.
Dalam pernyataannya, Rabu (01/09/2022), Tebe – sapaan akrab Tb Haeru Rahayu menyampaikan potensi laut Indonesia luar biasa yang bisa dikembangkan dengan tidak merusak ekosistem laut, tetap sehat dan bisa dinikmati oleh anak cucu secara berkelanjutan.
“Sebelumnya saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan mengucapkan Selamat dan Sukses Lustrum XIII dan juga Dies Natalis ke-65 untuk Unpad, semoga Unpad semakin jaya dalam kontribusinya untuk Laut Kita Hidup Kita”, ucap Tebe, , .
Menurutnya, potensi laut di Indonesia sangat luas yaitu mencapai 6,8 juta kilometer persegi. Sementara, untuk potensi lahan total untuk perikanan budidaya saja Indonesia memiliki 17,8 juta hektar, meliputi potensi lahan budidaya laut, payau dan air tawar. Artinya Indonesia bisa melakukan berbagai pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas unggulan, diantaranya komoditas yang berorientasi ekspor seperti udang, lobster, rumput laut, dan kepiting.
“Dan empat komoditas tersebut memiliki nilai pangsa pasar dunia yang tinggi, contohnya udang, sebagai komoditas perikanan yang diminati di pasar global dan menempati posisi di nomor dua setelah salmon. Tahun 2021 data sementara, dikutip dari BPS yang diolah Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, nilai ekspor Indonesia untuk udang sebesar US$2.229 juta . Sementara untuk rumput laut nilai ekspor Indonesia sebesar US$345 juta,” papar Tebe.
Saat ini, KKP memiliki target percepatan implementasi pembangunan ekonomi biru, pemerintah dalam hal ini KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak salah satunya para akademisi, seperti dengan Universitas Padjajaran. Menurutnya, pemerintah dalam mengeluarkan produk regulasi harus berlandaskan pada kajian ilmiah (scientific based) dan tentunya juga harus berdasarkan data, sehingga sangat diperlukan sinergi dengan para akademisi.
Percepatan implementasi pembangunan ekonomi biru membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang andal, profesional, berintegritas, serta mampu melakukan pembaharuan atau inovasi hasil riset dari para akademisi.
“Jika kami mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi secara kontinu, maka kami akan memiliki kebijakan yang tepat, dengan demikian akan menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas. Ujungnya, akan memberikan kemaslahatan bagi anak bangsa, kemakmuran bagi pembudidaya, dan menciptakan lapangan kerja. Dan tentunya berkontribusi pada devisa, pajak dan pendapatan negara,” tukas Tebe.
Seperti halnya pada kegiatan budidaya rumput laut yang merupakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan menerapkan prinsip ekonomi biru. Terbukti merupakan budidaya yang rendah emisi karbon, karena rumput laut menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis.
Tebe juga menyampaikan guna mengimplementasikan konsep ekonomi biru, KKP telah memiliki lima strategi kebijakan antara lain memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas laut Indonesia, penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan ikan, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan air tawar, penanganan sampah laut dengan nilai ekonomi sampah laut dan penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. (IK).
