Gemabisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan transformasi kelembagaan Perum BULOG menjadi sebuah badan pangan langsung di bawah Presiden akan menjadikan lembaga logistik pangan itu menjadi sangat kuat dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan penyangga harga pangan di tanah air sehingga akan membuat ketahanan pangan masyarakat menjadi semakin kuat pula.
Hal itu disampaikan Menko Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perum BULOG di Jakarta, Jum’at (29/11). Hadir dalam Rakortas tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan, Dirut Perum BULOG Wahyu Suparyono dan lain-lain.
Menurut Zulkifli, Rakortas tentang transformasi kelembagaan Perum BULOG tersebut merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya, namun sampai kini belum diputuskan apakah transformasi tersebut akan dikukuhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Undang-undang.
“Masalah transformasi BULOG ini masih akan dibahas di masing-masing Kementerian dan Lembaga. Yang pasti kami menginginkan BULOG betul-betul kuat tapi juga bisa menjalankan tupoksinya dengan baik dalam rangka mencapai program unggulan atau prioritas Presiden kita yaitu harus swasembada pangan,” tutur Zulkifli seraya menambahkan bahwa hal lain yang juga masih dibahas adalah apakah nantinya BULOG hanya akan melakukan stabilisasi dan penyanggaan harga pangan atau juga melakukan kegiatan komersial komoditas pangan.
Menurut Zulkifli, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginginkan dilakukannya percepatan pencapaian swasembada pangan dari sebelumnya tahun 2029 menjadi 2028 atau 2027. Karena itu, masalah transformasi kelembagaan BULOG akan lebih baik jika bisa diselesaikan secepatnya.
Zulkifli menambahkan penyelesaian transformasi kelembagaan BULOG biasanya dapat diselesaikan lebih cepat apabila penetapannya dilakukan melalui Perpres, sedangkan kalau melalui Undang-undang biasanya akan lebih lama karena harus melalui pembahasan di DPR terlebih dahulu.
Mengenai bantuan pangan, Zulkifli mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk bulan Januari 2025 akan digelontorkan bantuan pangan sebanyak 162.000 ton beras bagi 16 juta keluarga penerima. Selain itu pada bulan Januari 2025 pemerintah juga akan menggelontorkan 150.000 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan untuk bulan Februari sebanyak 150.000 ton, yaitu beras BULOG bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Zulkifli menegaskan bahwa penggelontoran bantuan pangan berupa beras dan beras SPHP itu dilakukan karena produksi beras nasional di bulan Januari dan Februari diperkirakan sedang rendah, yaitu di bawah 1 juta ton/bulan, sedangkan stok beras BULOG berada pada level aman sebesar 2 juta ton. (YS)
