Disusun dan dikurasi oleh Paulus W Broto
PENGANTAR
Banjir berulang di Aceh Tenggara membawa pertanyaan tentang keselamatan, penghidupan, dan pelajaran yang kita petik. Di Kalimantan Tengah, ujian ditunda untuk melindungi kesehatan murid. Amanah pemerintah hadir dalam kebutuhan sehari-hari: warga dapat bepergian dengan aman, bekerja, dan belajar, serta memperoleh pertolongan ketika kesulitan datang.
PASAR DAN MONETER
Penutupan 26 dibanding 23 Oktober: IHSG 5.373,09, turun 66,16 poin (1,22%). Menurut RTI dalam laporan detikFinance, 520 saham melemah dan 161 menguat: sekitar 3,2 berbanding satu. JISDOR Rp18.116/US$, naik Rp47 (0,26%); rupiah melemah menurut kurs referensi BI. BI-Rate tetap 5,75%, keputusan 21 Oktober.
Penyelesaian kontrak Desember, 26 dibanding 23 Oktober: Brent US$115,81/barel, turun US$0,91 (0,78%); WTI US$101,76/barel, turun US$1,51 (1,46%). Setelah dikalikan JISDOR masing-masing hari, indikator Brent dalam rupiah turun 0,52%. Pelemahan rupiah mengurangi manfaat penurunan minyak; perubahan biaya impor dan harga BBM tetap bergantung pada kontrak serta kebijakan yang berlaku.
1. POLITIK — INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU
#Pansel: kepercayaan dimulai dari keterbukaan
Koalisi masyarakat sipil pada 25 Oktober mendesak Presiden mengumumkan nama pansel penyelenggara pemilu; menurut koalisi, tenggat pembentukan 12 Oktober telah terlewati. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pada 22 Oktober mengatakan pansel KPU sudah dibentuk dan menunggu pengumuman. Keputusan resmi diperlukan untuk menjernihkan status serta jadwalnya.
Seira Tamara dari ICW meminta keterbukaan proses. Dalam liputan Tirto 26 Oktober, Iwan Setiawan dari Indonesia Political Review menekankan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan konsistensi penilaian. Kedekatan politik perlu diperiksa sebagai potensi benturan kepentingan, dengan memberi ruang penjelasan.
Presiden perlu membuka dasar penunjukan, afiliasi, serta kriteria seleksi. Masyarakat harus mendapat waktu menyampaikan keberatan dan mengetahui bagaimana tanggapannya diperiksa. Alasan pemilihan yang dapat diuji membantu memastikan penyelenggara menjaga hak pemilih serta memperlakukan peserta secara adil. Kepercayaan tumbuh ketika suara warga dihargai sejak orang-orang yang menjaganya dipilih.
2. EKONOMI — KEPERCAYAAN DAN PENEGAKAN
#Pasar modal: perluasan komite harus memperkuat perlindungan
Dirut BEI Jeffrey Hendrik di Jakarta pada 26 Oktober mengumumkan perluasan Komite High Shareholding Concentration, penilai saham berkepemilikan terkonsentrasi, dari empat menjadi sembilan anggota. Lima berasal dari luar BEI, KSEI, dan KPEI, atau 55,6% anggota. Komposisi ini memberi ruang penilaian lebih luas; kemandiriannya perlu dibuktikan melalui keterbukaan afiliasi dan penanganan benturan kepentingan.
BEI juga merencanakan investigasi lebih terarah serta pembatasan atau suspensi rekening efek pihak yang terindikasi melanggar. Dasar tindakan, kewenangan pelaksana, dan proses keberatan perlu jelas agar penegakan tetap adil.
Sebagai konteks, Budi Frensidy, akademisi UI, pada 20 Oktober mengingatkan agar pembenahan melampaui tampilan indeks. Stockbit Investment Research pada 26 Oktober menekankan pelaksanaan konsisten dan hasil terverifikasi; kepentingan usahanya sebagai pelaku pasar tetap perlu diperhitungkan.
Keberhasilan perlu terlihat pada pemeriksaan yang selesai dan sanksi yang dijalankan. Pembentukan harga yang wajar melindungi investor sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pembiayaan usaha.
3. SOSIAL — BANJIR SEBAGAI UJI KESIAPAN NASIONAL
#Aceh, Padang, Jawa Barat: pengalaman harus mengurangi risiko
Waspada melaporkan luapan sungai membuat jalan nasional di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, tidak dapat dilalui pada 25 Oktober pukul 20.15 WIB; air juga memasuki rumah. BPJN Aceh mencatat kawasan Jembatan Kuning I sudah terendam pada 24 September. Dua kejadian berjarak 31 hari ini menguji sejauh mana pengalaman sebelumnya diterjemahkan menjadi kesiapan. Status akses setelah kejadian terbaru perlu diperbarui.
Sahidi Usman, warga Kuning I, dalam liputan 25 Oktober mengkhawatirkan tanggul, rumah, serta hasil panen. Bagi warga, keselamatan dan penghidupan harus dijaga bersama. Rencana flyover yang disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo pada September perlu disertai perlindungan selama pembangunan belum terwujud.
Pengalaman daerah lain memberi pembanding. Di Padang, pendataan BPBD hingga 10 Oktober pukul 22.45 WIB mencatat 120 rumah terendam. Di Jawa Barat, pemeriksaan Dinas SDA pada 12 Oktober di Cikahiyangan, Kopo–Margahayu, mencatat penyempitan sungai dan sampah. Masing-masing memerlukan pemeriksaan penyebab serta penanganan sesuai keadaan setempat.
Tommy dari Walhi Sumbar, dalam pernyataan yang diberitakan 12 Oktober, mendesak evaluasi tata ruang, kawasan hulu, peringatan dini, dan jalur evakuasi. Urgensinya bertambah setelah BNPB pada 26 Oktober memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh dan Sumatra Utara selama sepekan.
BNPB bersama Kementerian PU dan pemda perlu mengoordinasikan evaluasi nasional dari peringatan hingga pemulihan. Catat menit antara peringatan diterima dan evakuasi dimulai, alat siap beroperasi dibanding seluruh alat yang ditugaskan, serta keluarga rentan terjangkau dibanding keluarga rentan yang terancam.
Informasi penutupan jalan, jalur alternatif, dan tempat pertolongan perlu sampai kepada warga tepat waktu. Penanggung jawab pendampingan lansia, anak, dan penyandang disabilitas harus jelas. Audit tanggul, drainase, daerah aliran sungai, serta izin pemanfaatan ruang perlu menghasilkan perbaikan bertenggat. Jam pulihnya akses, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan harus dicatat agar hasil perbaikan dapat dinilai. Pengalaman warga perlu menjadi pengetahuan yang melindungi daerah lain.
4. HUKUM — PEMULIHAN ASET DAN PERLINDUNGAN HAK
#RUU Perampasan Aset: memulihkan kekayaan, menjaga keadilan
Komisi III DPR di Jakarta pada 26 Oktober membentuk Panja RUU Perampasan Aset, dipimpin Habiburokhman dengan wakil Soedeson Tandra. RDPU dimajukan ke masa reses. Target pengesahan 15 Desember berjarak 50 hari dari pembentukan Panja; pembahasan yang terbuka diperlukan agar percepatan menghasilkan aturan bermutu.
Jimmy Z. Usfunan dari Universitas Udayana pada 26 Oktober mendorong pengejaran kekayaan hasil kejahatan sekaligus pembatasan kewenangan. Sebelumnya, DEMA UIN Sunan Kalijaga pada 20 Oktober menuntut legislasi transparan dan perlindungan hak warga.
DPR–pemerintah perlu membuka draf bertanggal, alasan perubahan, serta tanggapan terhadap masukan. Pembahasan harus memperjelas pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, pengawasan pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Warga juga membutuhkan jalan keberatan serta pemulihan hak jika tindakan negara keliru. Keberhasilan diukur melalui nilai bersih aset yang dipulihkan setelah biaya pengelolaan dan lama penyelesaian.
5. BUDAYA, PENDIDIKAN & PENGETAHUAN — KESEMPATAN BELAJAR
#TKA Kalteng: menjaga kesehatan, merawat kesempatan
Disdik Kalteng dalam rilis 24 Oktober menyatakan Kemendikdasmen menyetujui penundaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dan sederajat karena karhutla.Kepala Disdik Muhammad Reza Prabowo menegaskannya pada 26 Oktober di Palangka Raya. Susulan reguler berlangsung 16–19 dan 23–26 November; Paket C pada 21–22 dan 28–29 November.
Awal susulan 16 November berjarak 21 hari dari jadwal utama gelombang pertama, 26 Oktober. Tiga pekan itu perlu menjadi waktu belajar yang layak, termasuk bagi peserta yang sakit atau kesulitan akses.
Vrehskyla, Ketua OSIS SMAN 4 Laung Tuhup, mendukung penundaan dalam rilis tersebut. Penjelasan Fifi Sofiah dari IDAI pada 16 Oktober tentang kerentanan anak terhadap asap menguatkan pentingnya perlindungan kesehatan.
Dinas dan sekolah perlu memastikan jadwal setiap peserta, bahan cetak bagi yang kesulitan internet, akses guru, perangkat, serta akomodasi disabilitas. Ukur peserta yang terlayani dan hambatan yang diselesaikan agar perubahan jadwal tetap menjaga kesempatan belajar yang setara.
CATATAN LURUS
Pembentukan pansel berbeda dari pengumuman namanya. Angka dampak banjir terikat pada waktu pendataan. Jadwal susulan belum menjamin udara membaik.
BENANG MERAH
Kepercayaan tumbuh ketika kewenangan dijalankan secara terbuka, pengalaman menjadi pembelajaran, dan perlindungan sampai kepada warga.
REKOMENDASI
Pemerintah harus mempertanggungjawabkan anggaran besar, kewenangan besar, dan program besar kepada rakyat. Pertanggungjawaban itu perlu hadir melalui penanggung jawab yang jelas, tenggat perbaikan, serta manfaat yang dirasakan warga.
PENUTUP
Hamemayu Hayuning Bangsa menuntut kesungguhan membebaskan bangsa dari kebodohan dan kemiskinan. Dalam kerja yang cakap, hukum yang adil, dan kesediaan mendengar mereka yang membutuhkan perlindungan, amanah menemukan maknanya.
