Gemabisnis.com, JAKARTA– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema perbaikan tata kelola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dukungan permodalan serta program-program pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan.
Direktur Usaha dan Investasi DJPDSPKP, Catur Sarwanto memaparkan terdapat 6 strategi yang dilakukan KKP dalam mendorong UMKM sektor KP berkembang.
“Strateginya dari aspek usaha itu sendiri, yaitu aspek pembiayaan, produksi, tata kelola, sistem informasi dan akses pasar, mutu dan sistem jaminan keamanan pangan, serta logistik,” ungkapnya dalam acara Bincang Bahari Edisi 3 bertajuk UMKM Thrive: Saatnya UMKM Kelautan dan Perikanan Naik Kelas, di kantor KKP, Jakarta, Jumat (03/03/2023).
Catur juga menambahkan, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk menjadi wadah informasi dan peningkatan kapabilitas pelaku UMKM yaitu melalui gelaran “UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo” pada Senin mendatang (6/3/2023) di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Kantor KKP Jakarta Pusat yang menghadirkan UMKM dari berbagai daerah serta beberapa stakeholder dan K/L terkait.
“Dalam acara ini akan ada layanan informasi dari berbagai pihak, baik dari KKP sendiri maupun K/L yang lain, misal BPOM, perbankan dan lainnya, sehingga UMKM yang hadir di sana bisa mendapat informasi terkait pembiayaan, perizinan berusaha, sertifikasi produk, dan pengetahuan digitalisasi usaha. Acara ini juga dimeriahkan dengan adanya bazar UMKM perikanan. Bagi pelaku UMKM yang berada di daerah dan berhalangan hadir tetap dapat mengikuti acara ini juga karena dilakukan secara hybrid,” tambah Catur.
Meningkatnya kapasitas UMKM tidak lepas dari kuatnya segi permodalan. Vice President Micro Sales Management Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Asep Nugraha Sukma menjelaskan komitmen perbankan khususnya BRI dalam mendorong berkembangnya UMKM di Indonesia, salah satunya UMKM sektor KP.
“Komitmen kami ditunjukkan dari 4 strategi, yaitu meningkatkan kapabilitas SDM & infrastruktur, rejuvenasi produk & layanan, membangun ekosistem digital, serta program pemberdayaan kepada para pelaku UMKM,” ucap Asep.
BRI juga menyediakan pinjaman dengan berbagai segmen, mulai dari unfeasible dan unbankable, feasible dan unbankable, hingga feasible dan bankable berdasarkan literasi dasar, literasi bisnis, dan literasi digital dengan memperhatikan ekosistem bisnis perikanan, salah satunya yang terintegrasi dengan kartu KUSUKA.
Manfaat pemberdayaan UMKM sektor KP tersebut dirasakan langsung oleh banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia, salah satunya Ida Zubaedah, pemilik UMKM Iwakula. Sejak mendirikan bisnisnya tahun 2018, Ida secara konsisten mengikuti pelatihan yang diberikan oleh KKP sehingga bisnisnya berkembang from zero to hero.
“2019 saya mulai mengikuti pelatihan digital marketing dari KKP, diberikan beberapa tugas, hingga usaha saya berkembang hingga menjadi pengolahan ikan. Produk olahannya seperti tekwan, pempek, dendeng, tahu bakso, hingga eggroll. 2020 saya tetap ikuti program-program dari pemerintah, karena usaha mikro serba keterbatasan ilmu dan modal, jadi bagaimana caranya supaya berkembang dengan keterbatasan itu. Saya ikuti semua pelatihan dari pemerintah, inkubasi bisnis, hingga pada tahun 2021 saya ikuti sangat intensif hingga memiliki SKP sudah 3, IRT, Halal, dan saya menargetkan untuk SNI,” beber Ida.
Ida juga menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 melanda, ketika banyak usaha terpuruk Ida justru bangkit karena pelatihan digital marketing dari KKP sangat berguna saat pandemi melanda.
“2020 pandemi, bagi pengusaha yang belum siap mental bingung mau ngapain, tapi dengan pelatihan dari KKP saya sudah siap melakukan pemasaran yang tadinya hanya dari offline menjadi online,” tambah Ida.
Peningkatan kapabilitas pada UMKM sektor kelautan dan perikanan ini merupakan sebuah langkah nyata KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono dalam meningkatkan taraf hidup dan membangkitkan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa penguatan UMKM menjadi fokus pemerintah dalam RKP 2023. (HN)
