Gemabisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan tata kelola perkebunan sawit dan secara bersamaan melakukan berbagai upaya serius untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam siaran persnya yang diterima redaksi Gemabisnis.com hari ini menyatakan POPSI mendesak Pemerintah agar segera membuat kebijakan pola kemitraan yang adil dan berkelanjutan antara koperasi masyarakat dengan PT Agrinas. Sebagaimana diketahui, Agrinas mengelola lahan sawit sitaan di berbagai daerah yang tercatat hingga saat ini berjumlah hampir 1 juta ha.
Menurut Mansuetus Darto, perkembangannya saat ini, tidak ada model pengelolaan kemitraan dengan petani sebagaimana umumnya perusahaan perkebunan mengelola perkebunan sawit. Karena itu, Agrinas perlu membangun kemitraan dengan petani sekitar dalam bentuk koperasi sebagaimana aturan pelaksanaan di sektor perkebunan. POPSI mengusulkan skema dimana koperasi masyarakat harus diberikan porsi pengelolaan sebesar 80%, sedangkan PT Agrinas mengelola 20%. Semuanya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pola tersebut, lanjut Mansuetus Darto, diyakini akan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Kami menjunjung tinggi UUD 1945 “bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat” bahwa penyitaan sawit ilegal adalah bentuk kehadiran dan kemenangan negara atas praktik pengelolaan kekayaannya yang menguntungkan sekelompok orang. Namun POPSI menilai bahwa negara juga tidak boleh sewenang-wenang dengan melangkahi aturan dan menutup mata atas banyaknya masyarakat sekitar yang masih miskin, menderita akibat perampasan tanah.
Mansuetus Darto menjelaskan bahwa berdasarkan analisis dan kajian POPSI, skema tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan memperkuat posisi koperasi rakyat dalam rantai pasok industri sawit nasional, selain itu sekema dimaksud juga dapat mewujudkan tata kelola yang transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat.
POPSI, tambah Mansuetus Darto, menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, POPSI meminta agar seluruh perkebunan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi segera dikembalikan pada fungsi semula untuk menyangga kehidupan masyarakat di Daerah dengan langkah reforestasi.
“Upaya ini penting untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat alih fungsi kawasan hutan, serta memberikan kepastian hukum dan arah pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Mansuetus Darto.
Mansuetus Darto yang juga menjadi tokoh Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit menekankan bahwa sawit adalah sumber penghidupan jutaan petani. Namun keberlanjutannya tidak boleh dikorbankan. “Kami meminta pemerintah bersikap tegas. Bangun pola kemitraan yang adil bagi masyarakat, dan pulihkan hutan dari sawit ilegal dengan reforestasi,” tegasnya.
POPSI, lanjut Mansuetus Darto, meyakini bahwa langkah ini akan memperkuat peran petani, menjaga kedaulatan pangan dan energi, sekaligus melindungi hutan sebagai penyangga bumi pertiwi untuk masa yang akan datang.
“POPSI yang merupakan wadah bagi berbagai organisasi petani sawit di Indonesia seperti SPKS, JAPsBI, dan Apkasindo Perjuangan berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong praktik perkebunan yang adil, legal, dan berkelanjutan,” pungkas Mansuetus Darto. (YS)
