Gemabisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membukan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan menegaskan bahwa para pengusaha perkebunan kelapa sawit di tanah air dituntut untuk mengelola kebun sawit mereka secara berkelanjutan.
Menurut Wapres, industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara, dimana devisa ekspor pada 2022 mencapai US$39,28 miliar. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ke depan, industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia. Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai US$106,16 miliar pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai US$190 miliar. Selain itu, industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (03/03).
Lebih lanjut, Wapres menekankan, sektor ini dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa langkah strategis kepada pihak-pihak tersebut.
“Pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat,” pintanya seperti dikutip dalam siaran pers yang dikeluarkan Sekretariat Wakil Presiden RI, Jumat (3/3). .
Menurut Wapres, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. “Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” kata Wapres mengingatkan.
Yang kedua, Wapres menegaskan, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat. Langkah tersebut perlu ditempuh untuk menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan.
Yang ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
“Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.
Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
“Terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2% pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” urainya.
Terakhir, Wapres mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit
Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah memberikan kontribusi positif kepada perkembangan kelapa sawit Indonesia, seraya membuka Munas XI GAPKI.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, Munas XI GAPKI yang langsung dibuka oleh Wapres hari ini dapat difungsikan sebagai forum konsolidasi untuk menuju arah dan target industri kelapa sawit yang lebih baik lagi.
“Pembukaan hari ini menyimbolkan bahwa Bapak Wakil Presiden bersama Presiden dan negara, apalagi menterinya, harus all out dukung GAPKI. Harapan kita, tentu sawit yang menjadi modal dasar bangsa ini, jangan karena kita semua ini menjadi turun,” ujar Syahrul.
Di sisi lain, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono melaporkan, Munas XI akan digelar pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema “Memperkuat Kemitraan Industri Sawit sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional”. Tema tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema munas sebelumnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit.
“Kemitraan dengan petani sawit ini adalah suatu keniscayaan karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah suatu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan. Kalau harga TBS [tanda buah segar] turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah karena harga CPO [crude palm oil] pasti turun,” sebut Joko.
Hadir pula dalam acara ini, segenap jajaran pejabat Kementerian Pertanian, antara lain, Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil, dan Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (YS)
