Gemabisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Ukraina di bawah Presiden Volodimir Zelensky terus menolak ajakan Rusia untuk bernegosiasi untuk mengakhiri konflik bersenjata kedua negara yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu hingga saat ini. Demikian disampaikan Duta Besar Republik Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva kepada wartawan di kediamannya di Jakarta Rabu (8/6).
Menurut Lyudmila, walaupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pernah menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Putin guna mencari jalan keluar dalam mengakhiri konflik tersebut namun Zelensky faktanya dia menyampaikan pernyataan tersebut tidak sungguh-sungguh dan tulus karena kenyataannya sampai saat ini terus menolak upaya pembicaraan damai dengan Rusia.
“Zelensky terus menolak upaya negosiasi yang sebelumnya diajukan pihak Ukraina melalui proposalnya pembicaraan damai. Hal ini karena AS dan sekutu blok Baratnya terus mencegah pihak Ukraina untuk melakukan negosiasi dan pihak Ukraina tampaknya lebih patuh kepada kehendak Barat untuk tidak bernegosiasi. Tampaknya, AS dan sekutu Baratnya berkepentingan agar konflik ini bisa terus berlanjut,” tutur Lyudmila yang didampingi Sergey Zhevnovatyy, Atase Pertahanan Kedubes Rusia di Jakarta.
Lyudmila mengatakan Rusia sebetulnya sudah siap untuk membahas proposal negosiasi yang telah diajukan Ukraina sebelumnya, bahkan rancangan kesepakatan yang dikembangkan berdasarkan proposal itu sudah ada di tangan pihak Ukraina (untuk dipertimbangkan) selama lebih dari satu bulan setengah.
Namun, tambah Lyudmila, AS dan sekutu Baratnya malah berupaya memperkeruh suasana di wilayah konflik dengan terus memproduksi berita bohong tentang Rusia. Mulai dari berita bahwa tentara Rusia bertindak kejam dan melanggar hak asasi manusia, memperkosa masyarakat sipil, menyiksa tawanan perang, membombardir kawasan pemukiman penduduk sipil, menghancurkan kawasan pertanian hingga menyebarkan berita bohong tentang memburuknya kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Semua itu berita bohong yang sengaja dihembuskan oleh pihak Barat untuk menyudutkan pihak Rusia,” tegas Lyudmila.
Pihak AS dan sekutunya juga menyalahkan Rusia atas krisis pangan dan energi global yang kini berlangsung, padahal krisis tersebut sudah dimulai sejak dua tahun lalu ketika terjadi pandemi COVID-19 yang memicu sejumlah negara melakukan isolasi (lockdown).
“AS dan negara Barat menyalahkan Rusia atas segala yang terjadi di dunia. Padahal krisis pangan dan energi yang terjadi saat ini diperparah oleh keputusan sanksi negara-negara Barat untuk mengembargo produk pangan (biji-bijian) serta minyak bumi dan gas alam Rusia. Mereka menyingkirkan pasokan pangan dan energi dari Rusia dari rantai pasok dunia yang tentu saja akan menimbulkan disrupsi di pasar global,” ungkap Lyudmila.
Menurut Lyudmila, untuk membantu mengatasi krisis pangan yang terjadi dewasa ini pihak Rusia kini berupaya untuk membuka jalur perdagangan bahan pangan (biji-bijian) produksi Ukraina melalui Pelabuhan Mariupol yang terletak di wilayah Republik Rakyat Donetsk yang dapat membuka akses jalur pelayaran melalui Laut Azov dan lanjut ke Laut Hitam.
“Kami (pasukan Rusia) telah berhasil membebaskan Pelabuhan Mariupol dari pasukan Ukraina dan kendali pelabuhan tersebut kini sepenuhnya berada di tangan kami. Dan kami kini sudah membuka kembali pelabuhan tersebut agar bisa beroperasi secara normal melayani jalur pelayaran internasional,” tuturnya.
Pada tanggal 6 Juni lalu sebuah delegasi Rusia telah berangkat ke Turki untuk melakukan negosiasi mengenai perdagangan produk biji-bijian Ukraina agar bisa kembali memasuki pasar regional dan dunia, tambah Lyudmila.
Republik Rakyat Donetsk merupakan negara baru yang terbentuk pada 7 April 2014 yang memisahkan diri dari Ukraina dan telah diakui oleh dan mendapatkan dukungan Rusia. Negara tersebut terbentuk bersamaan dengan terjadinya ‘Revolusi Harga Diri’ di Ukraina. (YS)
