Gemabisnis.com, JAKARTA–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Di antaranya dengan memperbanyak fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBN) di wilayah pesisir serta terus membangun koordinasi dengan pihak terkait untuk menambah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Permasalahan ketersediaan dan penyaluran BBM sektor kelautan dan perikanan, seperti kuota BBM, akses SPBU nelayan yang sulit dan jumlah SPBU nelayan yang belum optimal telah didiskusikan dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memperoleh solusi yang tepat. Karena memang KKP tidak punya kewenangan langsung mengenai kuota ini, tapi akan terus kami perjuangkan bersama-sama,” ujar Menteri Trenggono saat meresmikan SPBN di Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (31/03/2023).
Beroperasinya SPBN di Aluh-Aluh akan mempermudah nelayan setempat yang jumlahnya mencapai 1.340 orang, dalam memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupu pertalite. Untuk tahap awal sebanyak 70 kiloliter BBM siap disalurkan kepada nelayan yang telah terverifikasi oleb pemda sebagai penerima yakni yang memiliki kartu Kusuka dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
Menteri Trenggono berharap penyaluran BBM dikawal bersama melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala agar tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat perikanan.
“KKP juga terus mengawal penetapan kuota BBM kepada BPH Migas. Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan oleh BPH Migas sebanyak 222.655 KL/tahun,” urainya.
Dalam mempermudah akses BBM subsidi bagi para nelayan, lanjut Menteri Trenggono, belum lama ini pihaknya menyepakati kerja sama dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga. Dari kerja sama itu telah diimplementasikan SPBN di tujuh lokasi yaitu Kepulauan Riau, Medan, Kota Bitung, Tegal, Sukabumi, Cilacap, dan Maluku.
“KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM khususnya BBM bersubsidi untuk nelayan melalui dukungan pembangunan SPBU nelayan, dan fasilitas seperti ini akan terus kita sinergikan untuk dibangun di wilayah-wilayah lain,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsy mengapresiasi beroperasinya SPBN di Kecamatan Aluh-Aluh. Hal ini diakuinya dapat mendorong produktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan nelayan kecil pengguna kapal 3-5 GT.
“Ini sangat membantu para nelayan, karena akses memperoleh BBM bersubsidi menjadi lebih mudah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 mencapai 8.700 ton dengan komoditas utama udang laut, ikan kakap, kerapu dan ikan barakuda (alu-alu). Produksi perikanan tangkap ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. (NI)
