Gemabisnis.com, JAKARTA – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam diskusi dengan media di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada 2 April 2026 memunculkan paradoks dalam gaya kepemimpinannya.
Di satu sisi ia meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap pegawai kementerian yang dipimpinnya, namun di sisi lain ia justru melontarkan pernyataan keras yang terang-terangan merendahkan generasi muda aparatur di lingkungan kementerian tersebut.
Pernyataan itu muncul dalam acara silaturahmi dengan media yang juga membahas penanganan arus mudik dan balik Lebaran pada 2 April 2026 lalu. Dalam forum tersebut, Dody menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya mengeneralisasi seluruh pegawai Kementerian PU sebagai pihak yang bermasalah.
“Jadi tidak boleh kita suudzon ke seluruh instansi PU jelek semua, tidak boleh begitu. Kita harus selalu berpikiran baik. Apalagi Kementerian PU termasuk salah satu kementerian tertua, harus kita jaga marwahnya,” kata Dody. Ia juga menegaskan bahwa masih banyak pegawai di kementerian tersebut yang memiliki integritas.
Kalimat yang Kontroversi
Namun, pernyataan berikutnya justru menimbulkan kontroversi karena diarahkan langsung kepada generasi muda pegawai Kementerian PU. Komentar itu diawali dengan tekad Dody untuk mengubah praktik lama yang dinilainya tidak sehat di internal kementerian.
“Saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya maunya kalau memang eselon I salah ya eselon I itu masuk penjara. Bukan kemudian kalau eselon 1 salah, dibuang ke eselon II, dibuang ke eselon III, dibuang ke eselon X. Eselon X masuk penjara, itu tidak boleh. Itu memberikan contoh tidak baik ke generasi muda PU,” ujarnya.
Namun setelah itu, ia melontarkan kalimat merendahkan yang memukul rata seluruh generasi muda Kementerian PU. “Hari ini menurut saya, generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya. Nah, itu tidak boleh,” kata Dody.
Pernyataan tersebut memunculkan kesan kontradiktif. Di satu sisi ia meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap pegawai Kementerian PU, namun di sisi lain ia sendiri melabeli generasi muda kementerian dengan tudingan serius yang bahkan bisa dianggap sebagai penghinaan.
Ironisnya, secara kronologis generasi muda di birokrasi justru merupakan kelompok yang relatif paling kecil kemungkinan terlibat dalam praktik lama yang selama ini menjadi sorotan publik. Sebaliknya, berbagai kasus penyimpangan yang pernah mencuat di sektor infrastruktur umumnya berkaitan dengan proyek-proyek lama yang melibatkan pejabat struktural tingkat menengah hingga senior.
Karena itu, kritik yang diarahkan kepada generasi muda dinilai berpotensi menimbulkan kesan, bahwa persoalan struktural birokrasi justru dilimpahkan kepada kelompok pegawai yang relatif baru masuk dalam sistem.
Akademisi FEB UGM : Penggunaan Bahasa Tidak Tepat
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menilai penggunaan bahasa seperti yang disampaikan Menteri PU tidak tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik. “Menurut saya penggunaan bahasa seperti itu kurang tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik. Meskipun mungkin dimaksudkan sebagai peringatan keras atau semacam shock therapy, pernyataan yang menggeneralisasi seperti itu justru berisiko menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” kata Rijadh seperti dikutip dari media.
Ia menegaskan bahwa banyak pegawai muda justru masuk ke birokrasi dengan idealisme untuk memperbaiki sistem. “Banyak pegawai muda yang justru masuk dengan idealisme, ingin bekerja dengan baik, dan membawa semangat perubahan. Ketika mereka disamaratakan dengan label negatif, hal itu bisa merusak motivasi dan rasa keadilan di dalam organisasi,” ujarnya.
Rijadh juga menilai bahwa perilaku menyimpang dalam organisasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari sistem dan budaya yang berkembang dalam institusi tersebut. “Persoalannya bukan semata-mata pada individu atau generasi, tetapi pada sistem dan budaya yang membentuk perilaku tersebut. Karena itu pemimpin seharusnya mengarahkan kritik pada pola dan sistem yang bermasalah, bukan melabeli kelompok tertentu,” jelasnya.
Menurut Rijadh, di sinilah peran kepemimpinan menjadi krusial. “Pemimpin tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu membaca akar masalahnya, yaitu budaya dan insentif yang salah. Dalam konteks ini, kritik seharusnya diarahkan untuk mengubah sistem yang membentuk perilaku, bukan sekadar menyalahkan pelakunya,” tegasnya. (LS)
