Gemabisnis.com, JAKARTA–Kemiskinan menjadi isu yang berkelanjutan di seluruh dunia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa selama masih ada kemiskinan di dunia, maka pemerintah wajib mengatasi masalah ini. Maka, Wamenkeu mengungkapkan bahwa program penanganan kemiskinan juga dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Diskusi tentang kemiskinan perlu terus dilakukan. Selama masih ada penduduk miskin di dunia, kita masih harus mengatasi masalah ini. Dan tentu saja, kami mencoba menempatkan ini dalam kerangka Kepresidenan Indonesia di G20,” ungkap Wamenkeu saat berbicara pada Keynote Policy Dialogue 1: The Capacity Approach Multidimensional Poverty and Policy, di Jakarta, Rabu (27/07/2022) .
Bagi Indonesia, ungkap Wamenkeu, kemiskinan juga merupakan tantangan yang terus dicarikan solusi yang efektif melalui berbagai macam pendekatan kebijakan. Wamenkeu menegaskan bahwa kebijakan terkait pengentasan kemiskini ini terus dievaluasi oleh Pemerintah. Bahkan, selama kurun waktu 50 tahun terakhir, pendekatan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia terus berevolusi mencari bentuk kerangka kebijakan yang terbaik.
“Dan setelah evolusi, dan pada tahun 2011 kami memperbaharui data nama dan alamat rumah tangga tersebut (masyarakat miskin dan rentan), dan mulai menggunakan logika bahwa data tersebut harus menjadi satu database sehingga dapat digunakan oleh berbagai program yang diberikan oleh pemerintah,” paparnya.
Sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together Recover Stronger, kemiskinan menjadi satu pembahasan penting yang berkaitan sebagai salah satu dimensi pembangunan. Wamenkeu mengatakan bahwa persepektif dari para teknokrat yang berdiskusi pada acara ini menjadi elemen penting mengenai pencarian solusi dalam persoalan pembangunan yang didalamya terdapat masalah kemiskinan. Menurut Wamenkeu, disinilah peran Forum Think 20 (T20) yang diharapkan mampu memberikan banyak perspektif yang perlu dibahas oleh G20.
“Komitmen Pemerintah akan terus bekerja untuk aspek multi dimensional dari kemiskinan, apalagi setelah dua setengah tahun melewati masa pandemi. Sejak awal pandemi, kami memahami bahwa yang miskin dan rentan adalah yang harus segera dilindungi oleh Pemerintah,” tegas Wamenkeu. (NF)
