Gemabisnis, Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan KKP sebagai salah satu upaya memperkuat langkah KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan program terobosan sehingga berbagai target dapat tercapai.
Regulasi yang proporsional, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program terobosan di masa yang akan datang.
“Pelaksanaan seluruh program terobosan tentunya harus didukung oleh regulasi yang tepat dan akurat, ramping namun tetap mampu menjawab kebutuhan yang ada dan tidak justru menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik lingkup KKP di Jakarta, Senin (17/1/2022).
Menteri Trenggono mengatakan bahwa sinergi semua pihak sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi program tersebut, maka dari itu ia mengharapkan seluruh pengambil kebijakan, terutama para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pejabat Fungsional Analis Hukum di KKP sebagai garda terdepan dalam perumusan dan penyiapan regulasi di KKP dapat berkontribusi dengan menghasilkan produk hukum yang tepat.
Trenggono berharap melalui kegiatan ini akan dihasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang nantinya bisa didengar dan dipelajari oleh para pembuat kebijakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan, untuk regulasi yang telah dicanangkan, Menteri Trenggono berharap semua regulasi dievaluasi dan dipetakan agar tetap selaras dengan berbagai program yang dijalankan oleh KKP. Selain itu, melakukan kodifikasi atau omnibus law terhadap regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Ikh
