Gemabisnis.com, JAKARTA – Mendag Zulkifli Hasan menegaskan bahwa produk baja tulangan beton yang tidak memenuhi SNI sangat berbahaya dan merugikan konsumen. Selain itu, produk itu dapat mengganggu industri dalam negeri serta merugikan masyarakat karena produksinya menimbulkan polusi.
“Jika tidak memenuhi SNI, tentu berbahaya dan merugikan konsumen. Selain itu, produk baja tidak sesuai aturan bisa mengganggu industri dalam negeri serta menimbulkan polusi yang sangat besar. Oleh karena itu, kita tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti aparat dan Kemendag akan menindaklanjuti,” tegas Mendag.
Penegasan tersebut disampaikan Mendag saat memimpin pemusnahan produk baja tulangan beton yang tidak sesai aturan SNI senilai Rp 257,24 miliar di Kabupaten Serang, Banten, Jumat (26/4).
Menurut Mendag, upaya melindungi konsumen terus dilakukan Kementerian Perdagangan. Kemendag akan terus menindak secara tegas pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi baja tulangan beton yang tidak sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Terdapat pelanggaran dalam memproduksi baja tulang beton dan terhadap ketentuan SNI. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi barang yang tidak sesuai persyaratan SNI,” kata Mendag.
Produk yang dimusnahkan terdiri atas 116 jenis ukuran dan merek dengan total jumlah 3.608.263 batang atau seberat 27.078 ton dengan nilai mencapai Rp 257,24 miliar. Produk yang dimusnahkan tersebut tidak sesuai SNI 2052:2017 dan legalitas produk, berupa Sertifikat Penggunaan Produk Tanda SNI (SPPT-SNI) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Mendag mengatakan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melakukan pengawasan khusus. Hasilnya, Kemendag menemukan adanya pelaku usaha yang memproduksi baja tulangan beton yang tidak memenuhi syarat SNI.
“Temuan produk baja tulangan beton tersebut merupakan hasil pengawasan khusus oleh Ditjen PKTN sesuai dengan aturan produk baja akan dimusnahkan,” tegas Mendag.
Pelanggaran terhadap pemenuhan standar berpotensi dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 113 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.
Turut hadir dalam kegiatan pemusnahan produk baja tulangan beton non-SNI tersebut antara lain Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Budi Santoso, Staf Ahli Bidang EKonomi MAkro Kementerian Investasi Imam Soejoedi, Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Liliek Widodo, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung Devi Sudarso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Raden Firdaus Kurniawan, serta perwakilan Polisi Militer Angkatan Darat. (YS)
