Gemabisnis.com, JAKARTA – Pidato singkat Presiden Jokowi hari Jumat (22/4) tidak hanya menggemparkan Indonesia, tapi dunia. Baru dua hari berlalu Pidato Presiden Jokowi soal ekspor Minyak Goreng Sawit (MGS) dan bahan baku MGS, harga tandan buah segar (TBS) di berbagai pelosok tanah air langsung rontok. Sementara itu pasar dunia kelabakan karena dipastikan akan kekurangan minyak nabati dari sawit.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat ME Manurung, MP.,CAPO,CIMA, mengatakan tujuan dari pidato Presiden tersebut sebenarnya adalah “Jeweran” kepada semua stakeholder sawit. Namun sayangnya jeweran tersebut justru berdampak tragis terhadap nasib petani sawit.
Senada dengan Gulat, KH Suher, Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau mengatakan 1 jam setelah Presiden menyampaikan pidatonya, harga TBS petani di Riau dan provinsi lainnya langsung turun dengan kisaran Rp 200-300/kg. Hari ini (24/4) bahkan harga TBS Petani sudah turun pada kisaran Rp 500-1.500/kg, sehingga harga TBS Petani saat ini di pabrik kelapa sawit (PKS) berkisar Rp 2.200-2.750/kg.
“Sungguh terlalu, entahlah apa yang terjadi pas penetapan harga TBS Petani hari Selasa (26/4) di Dinas Perkebunan Provinsi Riau,” kata Suher seraya menambahkan APKASINDO akan berjuang keras saat rapat penetapan harga tersebut.
Gulat menambahkan kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, karena Peraturan Menteri sebagai tindaklanjut Pidato Presiden saja belum keluar. Karena itu, dia menilai penurunan harga TBS secara sepihak oleh PKS sangat jelas merupakan tindak pidana.
Dia menegaskan bahwa regulasi yang mengatur moratorium ekspor MGS dan Bahan baku MGS tersebut belum terbit, karena itu pihak PKS tidak boleh mencuri start dengan menekan harga TBS Petani.
“Ini merupakan ulah spekulan, yang mencari untung pasca pidato Pak Jokowi. Ya benar, spekulan TBS dan spekulan CPO sudah bermain dengan menyebarkan WA-WA pembelian TBS Petani untuk hari ini dan besok dengan harga yang sangat rendah. Saya sudah komunikasi ke 22 Ketua-Ketua DPW Provinsi APKASINDO, bahwa diketahui hampir semua PKS dari Sabang-Merauke sudah menurunkan pembelian TBS petani 20-40%,” tegas Gulat.
Mirisnya lagi, lanjut Gulat, ada beberapa PKS yang sudah membuat pengumuman bahwa untuk beberapa hari kedepan tidak menerima TBS karena akan tutup sementara. “Ketika Saya tanyakan ke beberapa PKS yang akan tutup tersebut, alasan para Manager PKS tersebut hampir sama yaitu takut CPO produksi mereka tidak ada yang membeli dan tanki CPO akan penuh atau kalaupun ada yang membeli dengan harga jauh dibawah modal belanja TBS,” jelasnya.
“Kami memaklumi alasan para PKS tersebut, tapi tidak dengan cara membabi buta seperti ini, semua ada aturannya dan kami petani sangat dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan, Satgas Pangan MABES POLRI dan Kejaksaan Agung harus segera turun gunung mengaman kebijakan Presiden Jokowi, PKS-PKS nakal harus diperiksa,” tegas Gulat.
Gulat mengatakan bahwa semua pelaku usaha terkait memang harus diselamatkan, baik industri MGS khususnya MGS curah, industri sawit, terutama 16 juta Petani sawit dan pekerja sawit, namun semua harus berpatokan kepada aturan.
Karena itu, Gulat mengatakan APKASINDO mengusulkan supaya hanya MGS-OLEIN saja yg dilarang ekspor. Karena MGS inilah yang selama ini menjadi sumber permasalahannya. ” Butuh ketegasan secepat-cepatnya bahwa yang di larang itu hanya MGS-Olein, kita berpacu dengan waktu. Saya yakin ini akan merubah situasi mencekam saat ini,” tegas Gulat.
Menurut Gulat, bisa saja peraturan Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian tentang larangan ekspor tidak perlu diterbitkan karena MGS sudah membanjiri pasar 2-3 hari kedepan, khususnya MGS yang curah (yang disubsidi). “Jadi semuanya jangan panik dulu,” ujar Gulat.
Gulat mengaku yakin dan percaya bahwa Presiden akan mengambil langkah terbaik dalam waktu dekat, sehingga semua PKS seharusnya bisa menahan diri untuk tidak menjatuhkan harga TBS Petani dan Pabrik MGS supaya memacu produksi MGS khususnya jenis curah, dan segera berkoordinasi dengan Distributor baik D1 maupun D2 supaya ketersediaan MGS Curah benar-benar tersedia seperti sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.
“Kita lihat saja hari Senin (25/4), tender CPO di KPBN, apakah ada perusahaan yang mengikuti tender dan bagaimana harga penawaran CPO-nya. Hal ini juga akan menjadi jawaban atas isi Pidato Presiden Jokowi itu,” pungkasnya. (YS)
