Gemabisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan dan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. POPSI menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan CPO (Crude Palm Oil) di sektor energi, sehingga pasokan untuk industri pangan berkurang. “Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi,” ujar Mansuetus Darto.
Menurut Mansuetus, peningkatan B50 juga berarti meningkatnya subsidi biodiesel yang selama ini disalurkan melalui BPDP. Hal ini akan memperkecil porsi dana untuk program petani seperti replanting (peremajaan sawit rakyat), sarana prasarana, dan penguatan SDM.
“Selama ini hampir 90% dana BPDP digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” tegas Mansuetus Darto.
Sementara itu, Alpian Arahman, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan sekaligus anggota POPSI menambahkan bahwa peningkatan konsumsi domestik CPO akan mengurangi volume ekspor sawit yang selama ini menjadi sumber utama pungutan BPDP.
“Kalau pasar domestik menyerap lebih banyak CPO, ekspor pasti berkurang. Padahal dana BPDP untuk subsidi biodiesel itu berasal dari pungutan ekspor. Ini kontradiktif, kebutuhan subsidi naik, tapi sumber dananya malah turun,” jelas Alpian Arahman.
Lebih jauh, Alpian menilai jika pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel, hal itu justru akan memukul petani sawit rakyat. “Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 50 dolar per ton CPO bisa menurunkan harga TBS petani sekitar Rp45 per kilogram. Kalau pungutan dinaikkan lagi, petani yang paling menderita,” ujar Alpian.
POPSI menyerukan agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik.
“Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDPKS. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,” tegas Mansuetus Darto. (YS)
