Gemabisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meragukan keakuratan data mengenai serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan), karena masih banyak kasus PMK di berbagai pelosok tanah air yang luput dari catatan pemerintah c.q Kementan.
Ketua Umum PPSKI Drh. Nanang di sela-sela webinar dengan tema “Idul Adha Dibayang-bayangi PMK. Amankah?” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Kamis (30/6) mengatakan data yang dirilis pemerintah tentang serangan PMK diperkirakan hanya seperlima dari data yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
Menurut Nanang, petugas resmi pemerintah di daerah tidak mampu mendeteksi semua kasus PMK di pelosok negeri ini karena keterbatasn jumlah dan luasnya wilayah yang harus mereka tangani sehingga banyak kasus penularan PMK yang tidak bisa dicatat oleh para petugas pemerintah tersebut.
“Sebagai contoh data jumlah ternak yang terpapar dan dicatat oleh pemerintah (Kementerian Pertanian) saat ini sebesar 200.000 ekor, padahal angka sebenarnya bisa mencapai lebih dari 1 juta ekor,” tegas Nanang.
Nanang mengaku sangat berharap pemerintah dapat bergerak cepat mengatasi serangan PMK yang berdasarkan data pemerintah saat ini sudah menyebar di 19 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota. Untuk mengatasi dan mencegah makin meluasnya serangan PMK, Nanang sangat mengharapkan pemerintah untuk secepatnya melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia.
Adapun jumlah dosis vaksin PMK yang dibutuhkan, lanjut Nanang, mencapai 28 juta dosis untuk dua kali vaksinasi dimana tahap pertama vaksinasi dibutuhkan 14 juta dosis dan tahap kedua 14 juta dosis.
Nanang sangat mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan vaksinasi PMK tahap pertama sebanyak 14 juta dosis tahun ini dan melanjutkan program vaksinasi PMK tahap kedua sebanyak 14 juta dosis juga pada tahun depan.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pertanian untuk tahap awal berencana mengimpor 3 juta dosis vaksin PMK dan saat ini sudah didatangkan 800.000 dosis. Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya juga berencana untuk memproduksi sendiri vaksin PMK di dalam negeri agar tidak tergantung kepada vaksin impor yang saat ini didatangkan dari Prancis. (YS)
