Gemabisnis.com, JAKARTA–Ekonomi syariah telah menjadi agenda utama negara-negara dunia dan dianggap sebagai bagian inti dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan kebijakan ekonomi syariah yang secara resmi dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada acara Indonesia Halal Industry Awards 2022, Jumat (9/12) menyebut bahwa pada tahun 2021 sendiri terdapat beberapa momen penting yang patut dicatat sebagai milestone perkembangan ekonomi syariah. Pertama, terbentuknya Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah BUMN. Kedua, peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ketiga, penguatan regulasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. “Selanjutnya penyelenggaran IHYA untuk pertama kalinya oleh Kemenperin pada 2021 dan pada hari ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua,” ujar Menko Perekonomian.
Airlangga juga menekankan, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi target utama pasar produk halal dunia. Untuk itu, perlu melakukan repositioning agar bisa tampil sebagai pemimpin global di dunia industri halal. The State of the Global Islamic Economy Report 2022 mencatat, pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal mencapai US$ 184 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu US$ 281,6 miliar atau 11,34% dari pengeluaran halal global.
“Walaupun demikian, patut kita syukuri bersama bahwa Indonesia, secara agregat dapat dikategorikan sebagai net exporter produk halal. Hal ini tercermin dari data Indonesia Halal Markets Report 2021/2022 yang menunjukkan bahwa di tahun 2020 Indonesia mengekspor total USD46,7 miliar produk halal (makanan, fashion, farmasi, kosmetik) secara global, dan mengimpor produk halal senilai US$ 14,5 miliar, atau surplus senilai US$ 32,2 miliar,” imbuh Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, untuk mendukung ekosistem pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional, Kementerian Perindustrian telah memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024.
“Kami juga telah menambahkan Pemberdayaan Industri Halal dalam revisi Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035,” ujar Agus.
Lebih lanjut, tahun ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi untuk auditor halal dan penyelia halal, serta fasilitasi sertifikasi industri halal dengan target 1.050 industri. Kemudian, memperkuat kelembagaan sertifikasi halal melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hingga saat ini, Kemenperin sudah mempunyai lima LPH yang sudah terakreditasi.
Selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan industri halal, Kemenperin juga memberikan apresiasi kepada para pelaku dan pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional melalui ajang Indonesia Halal Industry Awards (IHYA).
Menperin menjelaskan, tujuan pemberdayaan industri halal sebenarnya adalah agar industri halal di Indonesia makin siap untuk mengisi pasar, khususnya pasar global, karena potensinya yang luar biasa besar. Sehingga IHYA ditujukan sebagai motivasi bagi perusahaan industri untuk mulai masuk pada produk halal.
“Penyelenggaraan IHYA diharapkan dapat ikut memperkuat industri halal serta ekosistem ekonomi syariah. IHYA juga menjadi brand untuk kemajuan sektor industri halal Indonesia, sekaligus menjadi representasi Visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Hal ini untuk mewujudkan Industri Halal nasional untuk Indonesia Sehat, dan Bangsa Kuat,” ujar Agus
Dalam pelaksanaan kegiatan IHYA 2022, Kemenperin melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dari kalangan lembaga pemerintah, non-pemerintah, industri, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan akademisi, mulai dari tahapan penyusunan kategori dan indikator penilaian hingga penjurian dan penetapan rekomendasi pemenang.
“Kami juga melakukan berbagai perbaikan dengan berkaca kepada pelaksanaan tahun lalu. Salah satunya yang paling penting adalah perbaikan dari segi pendaftaran dan penilaian peserta. Alhamdulillah, tahun ini kami berhasil membangun suatu sistem informasi untuk memfasilitasi kedua kegiatan tersebut, yaitu melalui portal resmi IHYA yaitu ihya.kemenperin.go.id,” papar Menperin.
Berdasarkan data dari Sekretariat IHYA 2022, sebanyak 315 peserta mendaftar melalui portal resmi IHYA 2022. Setelah melalui tahap verifikasi administrasi dan penilaian, tersaring 52 peserta yang dinominasikan sebagai penerima IHYA 2022. (IK)
