Gemabisnis.com, JAKARTA–Pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak 2020 telah memberikan dampak positif dalam mendorong ketahanan dan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.
Selain itu, riset evaluasi dampak program yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia memperlihatkan secara ilmiah bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, serta pendapatan para penerimanya.
“Tidak berlebihan bila Program Kartu Prakerja dijadikan contoh sukses program Pemerintah yang sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger, sehingga Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang lainnya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, dalam Konferensi Pers Kartu Prakerja 2022 di Jakarta, Kamis (17/02/2022).
Menurutnya, pencapaian tersebut memperlihatkan Program Kartu Prakerja telah berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi, yaitu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Paket lengkap Kartu Prakerja berupa pelatihan dan insentif adalah sebuah inovasi program Pemerintah dalam merespon secara cepat dan positif atas dampak pandemi Covid-19, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk merespon tantangan masa kini berupa disrupsi digitalisasi.
Sejak dibuka pada 11 April 2020, jumlah penerima Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai sekitar 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran. Sebanyak 87% penerima tersebut belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sehingga ikut pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka.
“Saya berharap kepada 11,4 juta alumni Program Kartu Prakerja untuk terus mengasah pengetahuan, mempraktikkan ilmu yang diperoleh, dan menyempurnakan sikap untuk menjadi pekerja atau wirausahawan yang sukses. Pemerintah juga punya Program KUR bagi UMKM. Salah satu persyaratan pembiayaan UMKM adalah know your customer (KYC), dan kalau dia mempunyai sertifikasi penambahan keterampilan dan kompetensi dari Kartu Prakerja akan menambah kredibilitasnya,” ungkap Menko Airlangga.
Berdasarkan pencapaian positif tersebut, pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2022 ini. Komite Cipta Kerja telah memutuskan pada semester pertama tahun ini bahwa Program Kartu Prakerja masih bersifat semi bansos sama seperti periode sebelumnya.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” kata Menko Airlangga.
Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem. Bantuan sosial melalui Kartu Prakerja dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem.
Program Kartu Prakerja juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). “Ini memberikan jaminan kepada mereka karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu,” imbuh Menko Airlangga.
Program Kartu Prakerja juga akan mendorong penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk dapat lebih terhubung dalam sistem program ini. Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru (new normal) bagi masyarakat untuk selalu belajar.
“Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur ‘rekomendasi pekerjaan’ untuk melihat lowongan kerja yang sesuai kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Prakerja untuk melamar pekerjaan,” papar Menko Airlangga.
Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia melalui ekosistem yang dibangun dengan kemitraan multi-pihak. Saat ini terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian/Lembaga dan 17 Pemerintah Daerah yang membantu menyediakan data. (HN)
