Disusun dan dikurasi oleh Paulus W Broto
PENGANTAR
Rancangan belanja negara 2027 mencapai Rp4.106,3 triliun: naik Rp263,6 triliun atau 6,9% dibanding pagu APBN 2026 Rp3.842,7 triliun. Pembandingnya anggaran, bukan realisasi. Tambahan sebesar itu perlu memperkuat kemampuan bangsa: anak bernalar, guru mengajar dengan layak, layanan bekerja, dan warga terlindungi.
PASAR DAN MONETER
Pada penutupan 25 September, IHSG turun 56,72 poin atau 0,90% menjadi 6.241,89. JISDOR naik dari Rp17.898 menjadi Rp17.917/US$: rupiah melemah Rp19 atau 0,11%. BI-Rate tetap 5,75%, berdasarkan RDG 22–23 September.
Brent kontrak November ditutup US$104,32 per barel, turun sekitar 2,1% dari penutupan sehari sebelumnya. WTI kontrak November US$92,41 per barel, turun sekitar 2,3%. Penurunan minyak berpotensi meringankan biaya impor energi, sementara pelemahan rupiah mengurangi sebagian manfaatnya.
1. RAPBN 2027: ALOKASI BESAR MEMBANGUN KEMAMPUAN APA?
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR pada 24 September di Jakarta menyepakati RAPBN 2027 dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Paripurna dijadwalkan 29 September. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan target defisit 2,40% PDB; anggaran belum disahkan menjadi undang-undang.
Dalam rancangan awal Agustus, lima penerima pagu kementerian/lembaga terbesar ialah Badan Gizi Nasional Rp240,2 triliun; Kementerian Pertahanan Rp189 triliun; Polri Rp139,2 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,6 triliun; dan Kementerian Kesehatan Rp102,1 triliun.
Jumlahnya Rp785,1 triliun, sekitar 52,2% dari belanja K/L rancangan awal Rp1.504,7 triliun. Angka ini menggambarkan prioritas awal, belum rincian terakhir hasil pembahasan September. Anggaran pendidikan menurut fungsi juga tidak boleh ditambahkan kembali pada pagu lembaga yang sudah menjadi komponennya.
Ekonom INDEF Eko Listyanto pada 8 September meminta tambahan belanja diarahkan kepada sektor pengungkit ekonomi daerah. Pertanyaan IDB: kemampuan produktif apa yang bertambah?
Belanja gizi harus menghasilkan makanan aman dan perbaikan gizi; pertahanan serta keamanan memperkuat perlindungan; infrastruktur menjaga konektivitas; kesehatan memperluas layanan. Penyerapan perlu disandingkan dengan mutu hasil, biaya pemeliharaan, dan manfaat yang bertahan.
2. PENDIDIKAN: MUTU BELAJAR MEMERLUKAN GURU YANG DITOPANG
Pagu Kemendikdasmen 2027 yang diberitakan 25 September naik dari Rp61,1 triliun menjadi Rp89,1 triliun: bertambah Rp28 triliun atau 45,8%. Tambahannya mencakup Rp23 triliun untuk peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan Rp5 triliun untuk revitalisasi pendidikan.
Kementerian pada Juni menyebut sekitar 53 juta murid. Data semester ganjil 2025/2026 mencatat sekitar 3,47 juta guru. Besarnya jumlah tersebut perlu diikuti pemerataan tenaga, kompetensi, dan penghasilan yang menopang pekerjaan mengajar.
Pada April, Ditjen GTK menyebut lebih dari 170 ribu guru pendidikan formal belum memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada 22 September, kementerian mengumumkan kuota bantuan kuliah 150.000 guru, menjadi 12 kali kuota tahun sebelumnya yang berjumlah 12.500. Kuota belum berarti seluruh peserta lulus atau kompetensinya meningkat.
Persoalan penghasilan terlihat pada Ijah. JawaPos pada 26 Juni memberitakan ia berhenti setelah 40 tahun mengajar, dengan gaji terakhir Rp414 ribu per bulan. Dibagi 30 hari kalender, nilainya Rp13.800 sehari—gambaran daya dukung penghasilan, bukan tarif upah harian.
Survei IDEAS–GREAT Edunesia pada 2024 mencakup 403 guru, termasuk 117 honorer/kontrak. Dalam kelompok honorer, 74% berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 20,5% di bawah Rp500 ribu. Ini potret responden saat survei, bukan rata-rata nasional 2026.
Pemerintah menaikkan insentif bagi guru non-ASN penerima program dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada 2026. Insentif berbeda dari seluruh penghasilan. Sulit menuntut perhatian penuh pada pembelajaran ketika kebutuhan dasar keluarga terus mencemaskan. Penghasilan layak perlu berjalan bersama pendampingan dan evaluasi mengajar.
PISA 2025 mencatat pelajar Indonesia usia 15 tahun yang mencapai minimal Level 2: membaca 27%, matematika 17%, dan sains 37%; rata-rata OECD 69%, 65%, dan 74%. Kesenjangan matematika mencapai 48 poin persentase. Belanja pendidikan perlu memperbaiki kemampuan memahami bacaan, menggunakan angka, dan menguji kesimpulan berdasarkan bukti.
3. SOLOK: BERSIAP SEBELUM BANJIR BERIKUTNYA
ANTARA pada 26 September melaporkan BWS Sumatera V Padang mengerahkan lima pompa menangani sumbatan di Pintu Angin, Kabupaten Solok. Jalan ditutup sementara sejak 25 September. Warga membutuhkan pemulihan akses ambulans, bantuan, dan distribusi kebutuhan.
Solok mengingatkan kesiapsiagaan nasional saat karhutla masih berlangsung. BNPB, BMKG, kementerian, dan pemda perlu menguji tiga skenario: banjir setempat, banjir serentak lintas wilayah, serta banjir berulang sebelum pemulihan selesai.
Siapkan petugas, logistik, bantuan antardaerah, dan evakuasi; periksa sungai, drainase, serta penyampaian peringatan. Ini langkah antisipasi, bukan kesimpulan penyebab banjir Solok.
4. GILIMANUK–KETAPANG: CERMIN PENYEBERANGAN NEGARA KEPULAUAN
Waktu berlayar Ketapang–Gilimanuk sekitar 45 menit menurut ASDP. Pada 6 September, sopir logistik mengeluhkan antrean lebih dari 12 jam sebelum naik kapal. Waktu berlayar dan menunggu merupakan tahapan berbeda; angka antrean itu bukan kondisi terkonfirmasi pada 26 September.
ASDP pada 5 September menyebut kendaraan logistik meningkat 16% dibanding periode sama bulan sebelumnya, bersamaan pengerjaan Dermaga 2 Gilimanuk dan dermaga ponton Ketapang. Ketua Gapasdap Ketapang Nurjatim pada 7 September menilai keterbatasan dermaga membuat hanya sekitar 40% dari 56 kapal dapat beroperasi. Penilaian tersebut berasal dari asosiasi operator yang berkepentingan usaha.
Gilimanuk–Ketapang menjadi cermin untuk menguji mutu penyeberangan Indonesia sebagai negara kepulauan. Antrean dapat menambah biaya angkutan, mengganggu pasokan, dan melelahkan pengemudi. Kapal tersedia belum menjamin kelancaran bila dermaga, jadwal, dan layanan kedua arah tidak selaras.
Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, dan perusahaan pelayaran perlu mengevaluasi lintasan antarpulau: waktu tunggu, keandalan dermaga, kapasitas cadangan, serta layanan selama perbaikan. Pemeriksaan nasional tidak berarti semua lintasan mengalami masalah serupa. Percepatan harus tetap menjaga kelaikan kapal, batas muatan, pengikatan kendaraan, dan kesiapan penyelamatan. Bagi negara kepulauan, penyeberangan yang andal dan aman merupakan penghubung penghidupan serta pemerataan kesempatan.
5. SENGKETA PILPRES: PEMERIKSAAN INDEPENDEN, ALASAN TERBUKA
MK di Jakarta pada 23 September memeriksa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana bersama pemohon lainnya mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. KPU menolak dalil pemohon serta mengajukan keberatan mengenai kewenangan, kedudukan hukum, dan tenggang permohonan.
Menurut KPU, batas pengajuan tiga hari setelah penetapan hasil telah terlampaui. Penilaian atas keberatan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah.
Publik membutuhkan kejelasan persyaratan, dokumen, verifikasi, dan alasan keputusan. Independensi harus terlihat melalui penerapan aturan yang setara serta pemeriksaan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Dugaan keberpihakan tetap memerlukan bukti.
CATATAN LURUS
Pagu awal berbeda dari alokasi terakhir. Insentif bukan seluruh gaji. Kuota kuliah belum menjadi peningkatan kompetensi. Waktu berlayar berbeda dari waktu antre. Keterangan pihak berperkara bukan putusan.
BENANG MERAH
Uang menjadi kemampuan ketika pelaksana ditopang, layanan andal, dan hasilnya dapat diperiksa.
REKOMENDASI
Tujuan kebijakan negara ialah membebaskan bangsa dari kebodohan dan kemiskinan serta menghadirkan keadilan yang terasa. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan anggaran besar, kewenangan besar, dan program besar kepada rakyat.
Hubungkan alokasi dengan hasil; perbaiki penghasilan dan kemampuan guru; siapkan bantuan bencana lintas wilayah; evaluasi keandalan serta keselamatan penyeberangan antarpulau; dan jaga independensi pemeriksaan hukum. Dunia usaha menjaga kompetensi dan keselamatan. Masyarakat memerlukan informasi serta saluran koreksi yang dijawab.
PENUTUP
Hamemayu Hayuning Bangsa hidup ketika anggaran memperkuat manusia, pengetahuan memperbaiki pekerjaan, dan kewenangan menjaga kejujuran. Kemajuan harus terasa dalam kemampuan belajar, kepastian penghidupan, serta keselamatan keluarga.
