Gemabisnis.com, JAKARTA–Indonesia dan Jepang akan menyelesaikan protokol perubahan atas perjanjian ekonomi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang akan diumumkan oleh kedua kepala negara saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 di Bali.
“Kami akan membuka akses lebih luas dan menawarkan offer yang lebih substantif pada kaitannya dengan perundingan trade in goods terkait produk manufaktur. Harapannya ini akan menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (08/09/2022).
Beberapa isu yang masih dirundingkan dalam kerja sama IJ-EPA antara lain tentang perdagangan barang, jasa, kerjasama ekonomi, pergerakan orang perseorangan (MNP), dan aturan asal usul (Rule of Origin). “Terdapat juga isu terkait industri, implementasi New MIDEC dan improved offer atas produk baja.
Sementara itu, pada agenda Presidensi G20, Kemenperin mengharapkan dukungan dari Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) untuk keberlanjutan inklusi industri dalam pembahasan pada forum G20. Dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan inklusi industri dalam pembahasan forum G20 dan mengharapkan pembahasan isu-isu industri tersebut dapat dilakukan berkelanjutan pada Presidensi berikutnya.
Pada Zero Draft Ministerial Statement on Trade, Investment and Industry yang telah didistribusikan kepada anggota G20, Indonesia mengusulkan alternatif pembentukan Industry Working Group sebagai wadah untuk pembahasan isu industri pada Presidensi berikutnya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menperin di Jakarta pekan lalu, Menteri METI Nishimura Yasutoshi yang baru dilantik menyampaikan apresiasi atas Presidensi Indonesia pada G20 dan mendukung pembahasan isu industri untuk dilanjutkan.
Selain itu, Indonesia mengharapkan dukungan dari Jepang untuk percepatan pencapaian zero emission melalui kerjasama teknologi inovatif seperti teknologi hidrogen dan amonia. “Di samping itu juga diharapkan dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan,” imbuhnya.
Menperin juga mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang terus meningkatkan investasinya di Indonesia, seperti Mitsubishi yang berkomitmen menaikkan investasi untuk model-baru termasuk jenis hybrid, serta Toyota yang akan melakukan investasi besar untuk memproduksi kendaraan listrik. Selain sektor otomotif, dibahas pula rencana Sojitz Corporation untuk membangun industri methanol di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
Pertemuan Menperin dengan Menteri Nishimura akan dilanjutkan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Ministerial Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 September 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat. Menteri Nishimura juga menjelaskan mengenai empat pilar IPEF yaitu trade, supply chain, clean economy dan fair economy. Diharapkan, empat pilar tersebut menjadi kerangka yang kuat untuk menyeimbangkan antara supply chain dan investasi agar lebih adil dan memberikan keuntungan bagi negara-negara anggotanya, yang merupakan kerangka kerja sama yang sangat penting bagi Indonesia.
Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis dalam perekonomian dan keamanan global, sehingga menarik AS (Amerika Serikat) dan EU (Uni Eropa) untuk memperkuat hubungan mereka dengan kawasan ini. Masing-masing AS dan EU menyusun strategi untuk Indo-Pasifik.
Menperin Agus menyampaikan, dalam IPEF Ministerial Meeting Indonesia terbuka untuk mempelajari lebih lanjut dan mempertimbangkan konsep-konsep yang diusung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Menurutnya, tahun 2023 merupakan tahun yang penting bagi Indonesia dan Jepang, dengan Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Indonesia mengharapkan informasi lebih detail dari konsep tersebut agar kedua negara dapat bersama-sama memajukan kawasan Indo-Pacific. “Saat ini Indonesia sebagai bagian dari ASEAN telah memprakarsai dan mengadopsi konsep Indo-Pasifik yang tertuang dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP),” jelasnya.
AOIP memuat beberapa elemen kunci, antara lain Kawasan Asia-Pasifik dan Benua India merupakan kawasan yang terintegrasi dan saling berhubungan dengan ASEAN sebagai peran strategis, Kawasan Indo-Pasifik adalah forum dialog dan kerja sama, bukan kompetisi, Kawasan Indo-Pasifik dicirikan oleh pembangunan dan kemakmuran bagi semua, Pentingnya arsitektur maritim dan regional terus berkembang.
Bidang kerja sama dalam AOIP meliputi kerja sama maritim, konektivitas, pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 2030, bidang ekonomi dan kemungkinan lainnya seperti kerjasama selatan-selatan, fasilitasi perdagangan dan infrastruktur dan layanan logistik, ekonomi digital dan fasilitasi aliran data lintas batas, umkm, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, dan infrastruktur cerdas, perubahan iklim dan pengurangan dan manajemen risiko bencana, penuaan aktif dan inovasi, revolusi industri keempat.
“Kemudian salah satu yang ingin kami usulkan pada agenda tersebut adalah transparansi supply chain untuk industri semikonduktor yang sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur lainnya dan saat ini kekurangan suplai,” tandasnya. (HN)
