Gemabisnis.com, JAKARTA – Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan domestik maupun global. Maka, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menjadi organisasi terbesar di dunia yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan global tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus GAPKI periode 2023-2028, di Istana Wakil Presiden Repubkik Indonesia Rabu lalu (14/23).
Menurut Syahrul, Sawit merupakan kebanggaan Indonesia. Luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang mencapai lebih dari 16 juta hektar harus menjadi fokus GAPKI untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi maupun produktivitasnya. “Saya berharap, ditangan para pengurus GAPKI kedepan, dapat terealisasi program-program strategis dengan kementrian pertanian terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” Tutur Syahrul.
Sejalan dengan himbauan Mentan, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengungkapkan PSR menjadi salah satu fokus utama dari Kepengurusan GAPKI periode ini. Sebagai langkah kongkrit atas komitmen ini, telah dibentuk bidang percepatan PSR dalam struktur organsiasi GAPKI yang baru. Edy berkeyakinan, dengan percepatan implementasi PSR akan menentukan peningkatan produktivitas dan produksi nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani.
“PSR adalah isu penting dan kami sangat berkomitmen. Untuk itu, GAPKI sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah yakni berupa kebijakan yang saling bersinergi antar Lembaga pemerintah terkait industri kelapa sawit dan program PSR khususnya,” kata Eddy.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengungkapkan fokus yang sama dimana PSR menjadi kunci utama dalam membangun industri yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Produktivitas dan produksi yang meningkat diharapkan dapat memberikan dampak luas pada kesejahteraan masyarakat.
Secara global, peningkatan produktivitas dan produksi ini juga merupakan solusi dari ancaman ketahanan pangan, kebutuhan akan energi terbarukan dan dampak perubahan iklim. Untuk itu pemerintah berkomitmen mendukung indusri yang tergolong dalam minyak nabati dengan produktivitas tertinggi dengan penggunaan lahan palih efisien ini.
“Saya berpesan agar Kementrian dan lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan dan regulasi terkait percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat,” Tegas Ma’ruf. (YS)
