Gemabisnis.com, JAKARTA–Implementasi program-program ekonomi biru akan memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.
“Kami punya lima kebijakan ekonomi biru sebagai roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di dalamnya ada kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, di mana nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama dan ikan tidak boleh dipindahkan ke kapal lain sebelum didaratkan untuk dihitung. Besar sekali multiplyer effect yang dihasilkan, sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak melulu di Jawa,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam forum diskusi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP bersama Komisi IV di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Transformasi tata kelola sub sektor perikanan tangkap dengan hadirnya kebijakan PIT menurutnya akan mendorong tumbuhnya industri hilir perikanan di sekitar pelabuhan, seperti unit pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut.
Hal itu dipacu oleh mekanisme perikanan tangkap yang mengharuskan kapal penangkap mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni di sekitar lokasi penangkapan. Mekanisme tersebut menurut Menteri Trenggono, untuk menghadirkan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi penangkapan, sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
Tidak hanya perikanan tangkap, kebijakan ekonomi biru juga akan mendorong hilirisasi subsektor perikanan budidaya di Indonesia. Saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektare.
Produktivitas per hektare tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp400 miliar. Selain di Kebumen, model tambak serupa akan dibangun di wilayah lain untuk menggenjot produksi udang nasional yang ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024.
“Selain udang, kami juga mengupayakan hilirisasi rumput laut. Saat ekspor kita masih raw material, tapi kita terus upayakan hilirisasi karena produktivitas rumput laut kita tinggi sekali,” tambahnya.
Menteri Trenggono menambahkan, impelementasi kebijakan ekonomi biru di hulu sektor perikanan akan mengutamakan pekerja lokal sebagai pendukung kegiatan produksi. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat dengan hadirnya ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah.
“Dampak ekonominya luar biasa, penyerapan tenaga kerjanya juga demikian, di mana kita tetapkan bahwa tenaga kerja di pelabuhan atau kapal-kapal harus mengutamakan ABK lokal, begitu juga di tambak-tambak yang dibangun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, lima program ekonomi biru KKP meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.(HN)
