Dalam mengatasi krisis ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) memberikan bantuan berupa Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program/SAP), kepada negara-negara anggota.
Untuk bisa mendapatkan pinjaman itu, IMF dan Bank Dunia menerapkan sejumlah persyaratan, di antaranya mengarahkan negara peminjam berorientasi pada pasar bebas. Selain SAP yang diterapkan IMF dan Bank Dunia, ada juga SAP lainnya. Apa saja SAP itu dan model mana yang cocok diterapkan Indonesia dalam kondisi ekonomi sekarang ini?
PERTAMA, SAP bagi yang mengikuti perjalanan panjang peran dan fungsi IMF dan Bank Dunia dalam membantu penyelamatan ekonomi negara – negara berkembang yang terdampak krisis adalah “jualannya”. Program kedua lembaga Bretton Word tersebut, selama ini kita kenal sebagai Washington Concensus. Intinya adalah liberalisasi dan deregulasi sektor ekonomi. Arahnya agar ekonomi negara-negara berkembang semakin berorientasi pasar bebas
KEDUA, harapannya adalah agar kegiatan ekonomi negara-negara berkembang yang difasilitasi SAP dapat berfokus pada kegiatan produksi dan perdagangan supaya ekonominya tumbuh. Dari sisi kebijakan fiskal, SAP bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara peminjam dalam jangka pendek dan menengah,dan menyiapkan ekonomi nasional untuk pertumbuhan jangka panjang. Dari perspektif pinjaman, maka area bantuan diberikan dalam dua kerangka kerja besar, yakni dalam rangka pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi.
KETIGA, itulah SAP dari kacamata IMF dan Bank Dunia. Pertanyaannya apakah ada SAP versi lain. Tentu ada, yaitu SAP versi national interest yang mestinya bisa berbeda dengan konsep yang dibranding sebagai Washington Concensus .SAP itu sendiri sebenarnya konsep yang universal karena mempunyai arah dan tujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian agar makin efisien.
Jika mengikuti konsep Adam Smith berarti harus mengurangi sebanyak mungkin campur tangan pemerintah dalam ekonomi. SAP pada dasarnya bentuk policy respon yang dirancang untuk memperbaiki kinerja perekonomian agar lebih kompetitif menghadapi persaingan. Dari sisi kebutuhan berarti bahwa SAP bisa diinisiasi sendiri oleh suatu negara dengan tujuan tidak hanya sekedar guna mencapai efisiensi yang tinggi,tapi juga mempunyai tujuan lain sesuai arah politik ekonominya.
KEEMPAT, sebagai tambahan informasi dapat dicatat bahwa SAP yang dibranding sebagai Washington Concensus pada dasarnnya terdapat “hidden agenda”, agar negara – negara berkembang yang mendapatkan dana talangan dapat mengembalikan pinjaman yang diperoleh dari IMF, WB, atau lembaga keuangan internasional lain. Sampai ada yang berpendapat bahwa dana bailout sejatinya lebih memberikan jaminan perlindungan kepada para kreditor luar negeri. SAP yang terbranding Washington Concensus sesungguhnya lebih mendorong agar negara-negara debitor mendapatkan status invesment grade dengan tujuan supaya mereka mempunyai kemampuan bayar yang tinggi atas pinjaman yang diterimanya.
KELIMA, pertanyaannya adalah SAP yang bagaimana jika kita di negeri ini akan melakukannya. Satu jawaban yang pasti adalah SAP yang dapat menjawab perubahan zaman. Salah satu sebagai contoh adalah SAP untuk menstimulasi progam transformasi ekonomi yang memungkinkan output ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah tinggi. Tidak hanya itu bahwa SAP juga harus bisa menurunkan problem high cost economy yang hingga kini dirasakan masih menjadi beban bagi dunia usaha maupun masyarakat.Menarik sebagai contoh data yang diungkap oleh kepala BKF, Kemenkeu bahwa perbankan nasional menghadapi problem efisiensi intermediasi yang rendah Akibatnya suku bunga tinggi yang berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi.
Suku bunga dalam negeri rata-rata 8,59%,lebih tinggi dari rata-rata Asean, yaitu 3-5%. Sisi lain juga dijelaskan bahwa aset perbankan hanya 59,5% dari PDB. Nisbah ini paling rendah di Asean. Malaysia sudah mencapai 198,6% dari PDB. Filipina 99,2%Singapura 572,1%,dan Thailand 146,6%%. Di luar itu, kita juga masih mencatat bahwa biaya logistik di Indonesia sekitar 23% dari PDB. Malaysia 13%,Thailand sekitar 13%,Singapura 8%,dan Vietnam 15%.Sumber data dari Logistic Performance Index, WB yang dirilis tahun 2018.
KEENAM,jika kita fokus pada SAP di negeri ini, maka progam jangka pendek dan menengah yang harus dilakukan adalah progam – progam. penyesuaian structural yang dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menekan high cost economy. SAP yang lain adalah agar Indonesia dapat membangun cabang – cabang produksi barang dan jasa yang dapat diekspor dengan tujuan untuk menciptakan surplus neraca transaksi berjalan yang sejak tahun 2011 mengalami defisit.
Neraca transaksi berjalan menjadi fondasi yang sangat penting bagi stabilitas nilai tukar mata uang. Artinya stabilitas nilai tukar mata bisa terjaga jika kita mampu membuat surplus neraca transaksi berjalan berkelanjutan. SAP yang lain sangat penting perlu dilakukan adalah Re-Inventing Goverment. Ini penting agar bisa berkontribusi terhadap upaya menekan high cost economy.
Pada akhirnya kita membutuhkan SAP. yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dengan alokasi sumber daya yang efisien. Bersyukur, dalam situasi sulit, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5%, tapi prihatin jika pertumbuhan itu harus dibayar mahal karena ICOR Indonesia masih nangkring di angka 6. Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang.dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB. Semakin rendah ICORnya menjadi indikator makin tinggi efisiensi investasinya. Sebaliknya semakin tinggi ICORnya pertanda bahwa investasi yang dilakukan makin tidak efisien.
LPEM UI pernah melakukan kajian bahwa ICOR Indonesia tahun 2014-2018 rata – rata 5,88. Jika ini.masih dianggap sebagai problem ekonomi yang bersifat struktural , maka Indonesia memang harus memiliki Progam Penyesuaian Struktural yang dituangkan dalam satu master plan , baik yang bersifat sektoral maupun yang sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah. SAP bukan progam bongkar pasang, tapi memang harus bersifat struktural yang konten dan konteksnya terukur dan akuntabel.
