Gemabisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa di Jakarta (22/02). PKS ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN I Gede Made Kartikajaya di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (22/2).
Kepala BPH Migas Erika Retnowati berharap dengan penandatangan PKS ini, BIN akan memberikan bantuan terkait dua hal yakni, pemberian informasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan pemberian pengamanan preventif dan pelatihan teknis.
“Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa Pendidikan dan pelatihan teknis intelejen,” tutur Erika.
PKS ini,lanjut Erika, merupakan acuan pelaksanaan kerja sama antara BPH Migas dengan BIN untuk melakukan Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa, dan mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa yang dilakukan oleh Badan Usaha atau pihak lain.
Sementara itu, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gede Made Kartikajaya mengatakan, PKS tersebut merupakan strategi untuk menjaga pemerataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran. “Dengan adanya PKS ini kita bisa bertukar informasi strategis untuk pencegahan distribusi BBM atau gas dalam pipa yang tidak sesuai, ini kolaborasi BPH Migas dan BIN, untuk menjaga ketersediaan energi tepat sasaran,” ungkap Gede.
Turut hadir dalam acara penandatanganan PKS tersebut, Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, Harya Adityawarman, Eman Salman dan Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjutak serta sejumlah pejabat kantor Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN. (YS)
