Gemabisnis.com, JAKARTA–Pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD. Upaya strategis ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
“Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Business Matching Tahap V 2023 dengan tema “Produk Dalam Negeri Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa” di Jakarta, Rabu (15/03/2023).
Menurut Presiden, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, ke depan kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. “Saya ingat, dahulu hanya 50 ribu produk yang masuk e-Katalog. Saat ini, sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk e-Katalog. Ini dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit,” ungkapnya.
Presiden mengingatkan kepada seluruh instansi pengguna anggaran negara dan daerah untuk membeli produk dalam negeri karena sudah banyak produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog.
“Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, semuanya tengok itu e-Katalog. Beli,” kata Presiden.
Menurutnya, pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95% atau senilai Rp1.171 triliun. “Jadi, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri,” imbuh Jokowi.
Sasaran tersebut harus bisa direalisasikan karena untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKM supaya semakin hidup dan berkembang. “Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” paparnya.
Jokowi menyampaikan, saat ini banyak industri di dalam negeri yang sudah mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu. “Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar,” tuturnya.
Presiden mengusulkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri akan terhubung dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). “Kalau sudah masuk ke tukin, pasti semuanya akan semangat. Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri,” tandasnya.
Jokowi pun mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, mestinya harus ada sanksinya juga. “Kalau masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN atau APBD, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tandasnya.
Kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 tahun ini dilaksanakan pada tanggal 15 17 Maret 2023 di Istora GBK Jakarta. Selama tiga hari, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Pertahanan akan melaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan pengguna dan perusahaan industri.
“Target pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 ini adalah tercapainya realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun,” Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan pada kesempatan tersebut.
Agus menyampaikan, target tersebut bisa dengan mudah tercapai apabila kebutuhan barang jasa pemerintah dapat terpetakan sejak awal. “Melalui Business Matching ini, harapannya akan terpetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023. Produsen dalam negeri bisa memanfaatkan ini,” ujar Menperin.
Komitmen Belanja
Sebelumnya, Kemenperin telah menyelenggarakan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 pada Maret 2022 di Bali yang mencatatkan komitmen belanja PDN hingga Rp214 Triliun. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan hingga tahap keempat pada Oktober 2022. Selain kegiatan Business Matching yang dilakukan dalam lingkup nasional, beberapa pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga juga secara rutin menyelenggarakan Business Matching dengan pengusaha industri sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing.
Kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 ini dikemas dengan konsep One Stop Event. Artinya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di satu tempat dengan berbagai agenda yang mengusung topik mengenai pentingnya penggunaan produk dalam negeri.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari PPK satker, asosiasi industri, produsen hulu-hilir serta penyedia akan duduk di setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Selain itu juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN tahun 2023, Pameran Produk Dalam Negeri, Forum Komunikasi Tim P3DN, Talkshow dan Bimbingan Teknis Pengadaan, serta Pojok Konsultasi untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengawasan, sertifikasi TKDN, sertifikasi TKDN IK, atau konsultasi lainnya.
Sepanjang pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023, para peserta juga dapat menyaksikan Pameran Produk Dalam Negeri di lokasi acara. Terdapat 108 perusahaan asosiasi binaan Kementerian Perindustrian yang memamerkan produk unggulan dalam negeri. Seluruh rangkaian kegiatan Business Matching ini akan dihadiri oleh 4.000 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha, dan asosiasi.
“Kami berharap, dengan pelaksanaan Business Matching ini, akan bisa menyosialisasikan aturan penggunaan produk dalam negeri serta mempromosikan kemampuan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Agus.
Menperin juga menyampaikan, selama 18 bulan terakhir, nilai Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia selalu dalam posisi ekspansi, terakhir di Februari 2023 mencapai 51,2. Begitu juga dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang diluncurkan Kemenperin yang mencatat posisi 52,32 pada Februari 2023. “Keduanya menunjukkan optimisme industri terhadap ekonomi nasional. Kami percaya bahwa program P3DN memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun optimisme tersebut. Ini memperlihatkan keberpihakan Pemerintah kepada iklim usaha dan kinerja industri nasional,” pungkas Menperin. (IK)
