Gemabisnis.com, JAKARTA
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) melakukan analisis ekonomi pengendalian rabies di Kalimantan Barat.
Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, Nuryani Zainuddin menyampaikan, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi program pengendalian rabies dari aspek ekonomi. Seperti, besaran pembiayaan dan manfaat yang didapatkan.
Menurut Nuryani, program yang telah berjalan di Kalimantan Barat (Kalbar) dievaluasi dan keluarannya diharapkan akan memberikan rekomendasi program pengendalian rabies yang lebih efektif.
Nuryani mengatakan, Provinsi Kalbar merupakan salah satu provinsi endemis rabies di Indonesia, setelah sempat dinyatakan bebas melalui Keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2014 dan hampir selama 10 tahun sebelumnya tidak terdapat kasus rabies pada hewan maupun manusia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif menyebutkan, bahwa penyakit rabies ini memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan disamping dampak sosial dan dampak kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, diperlukan upaya untuk mengontrol dan mengurangi dampak rabies saat.
Munsif menjelaskan, pengendalian rabies ini membutuhkan alokasi sumber daya yang besar. Untungnya, telah dilaksanakan dengan pendekatan One Health yang melibatkan multi sektor, khususnya kesehatan masyarakat dan bidang kesehatan hewan. Hasil analisis nantinya diharapkan menjadi masukan untuk optimalisasi program pengendalian rabies di Kalbar oleh Pemda dan Pusat. (YS)
