Gemabisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan hingga bulan Juli 2022, realisasi pemenuhan batubara untuk kelistrikan adalah sebesar 72,9 juta ton dari rencana volume kontrak untuk kelistrikan di tahun 2022 sebesar 144,1 juta ton dan volume alokasi 122,5 juta ton.
Sedangkan untuk kebutuhan non-kelistrikan, lanjut Arifin, rencana kebutuhan batubara dipatok sebesar 69,9 juta ton dengan realisasi pemenuhan sampai bulan Juli 2022 adalah sebesar 30,94 juta ton.
Dengan demikian serapan batubara mengalami lonjakan signifikan untuk kebutuhan dua sektor tersebut dari 2015 hingga 2021. “Konsumsi listrik batubara untuk kelistrikan mengalami kenaikan 60%, sementara non-kelistrikan mengalami kenaikan 52%,” ungkap Arifin saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Selasa (9/8) seperti dikutip Siaran Pers Kementerian ESDM, Rabu (10/8).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan terus menjaga kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Hal ini bisa digambarkan dengan capaian realisasi pemenuhan batubara baik untuk kebutuhan kelistrikan maupun non-kelistrikan.
Secara detail, data rencana kebutuhan batu bara dari Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara tahun 2022 adalah sebesar 188,9 juta ton. Sementara untuk tahun 2023 sebesar 195,9 juta ton, 2024 tembus di angka 209,9 juta ton, dan 2025 sebesar 197,9 juta ton.
Hingga tahun 2025, sektor listrik atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menjadi yang terbesar sebagai pengguna batu bara dalam negeri. Dengan masing-masing kebutuhan di tahun 2022 sebesar 119 juta ton 2023 sebesar 126 juta ton, 2024 sebesar 140 juta ton, dan 2025 mencapai 128 juta ton.
Untuk menjaga pasokan batu bara di dalam negeri pemerintah telah pengatur kewajiban DMO bagi pemegang PKPIUB dan IUPK batu bara sebagai berikut. Pertama kebijakan tersebut tertuang dalam UU nomor 3/2020 yang mengamanatkan kebijakan nasional pengutamaan mineral atau batu bara untuk kepentingan di dalam negeri.
Kebijakan kedua tercantum dalam Peraturan pemerintah nomor 79/2014 tentang kebijakan energi nasional yang mengamanatkan prioritas batu bara sebagai sumber energi sebagai jaminan pasokan batu bara untuk dalam negeri.
Selanjutnya di PP nomor 23/2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri, ekspor bisa dilakukan setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.
Selain itu, Peraturan Menteri ESDM yang mengamanatkan pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemenuhan batu bara di dalam negeri. Bagi pemegang IUP dan IUPK yang melanggar akan dikenakan sanksi administatrif.
Kepmen 139/2021 mewajibkan UIP IUPK dan PKP2B memenuhi DMO 25% dari rencana produksi yang disetujui dan ketentuan harga jual batu bara untuk kelistrikan umum US$70/ton dan pengaturan sanksi pelarangan ekspor berupa denda dan pengenaan dana kompensasi.
Sesuai dengan Kepmen 139/2021 dan PP 13/2022 perusahaan tambang wajib memenuhi DMO minimal 25% dari produksi untuk kelistrikan umum dan non kelistrikan umum, bagi perusahaan yang tidak memenuhi DMO atau kontrak penjualan di dalam negeri dikenakan ketentuan pertama larangan ekspor batubara sampai kewajiban DMO di dalam negeri terpenuhi. Kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batu bara di dalam negeri. (YS)
